Sikap Ikhwan Untuk Reformasi Mesir

Dalam dua pekan demonstrasi damai, Ikhwan—kelompok opisisi terbesar di Mesir—terus-menerus menuntut pembebasan dan demokrasi. Pada Jan 25, Ikhwan berkomitmen untuk bergabung dalam upaya nasional menuju reformasi dan kemajuan negara.

Lebih dari delapan dekade, Ikhwan telah konsisten mempromosikan agenda reformasi secara bertahap. Prinsip Ikhwan, jelas dinyatakan sejak awal gerakan pada tahun 1928, menegaskan posisi yang tegas menolak kekerasan. Selama 30 tahun terakhir Ikhwan terus memosisikan diri, berdamai, dan sekaligus juga menjadi penantang terbesar bagi Partai Demokratik Nasional Hosni Mubarak yang berkuasa, sementara advokasi untuk kelas bawah terus dilakukan terhadap rezim yang menindas.

Ikhwan telah berulang kali mencoba untuk terlibat dalam sistem politik, namun upaya ini berulang kali ditolak dengan pernyataan bahwa Ikhwan adalah organisasi terlarang, dan itu terjdi sejak 1954. Namun, Administrasi Pengadilan Mesir pada Juni 1992 menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum bagi pembubaran Ikhwan.

Sebagai akibat dari pemberontakan rakyat, Ikhwan menerima undangan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tentang transisi damai. Seiring dengan perwakilan lain dari oposisi, Ikhwan baru-baru ini mengambil bagian dalam pertemuan penjajakan dengan Wakil Presiden Omar Suleiman.

Dalam pembicaraan tersebut, Ikhwan menjelaskan bahwa Ikhwan tidak akan berkompromi atau mengkooptasi agenda publik. Bahwasanya Ikhwan menegaskan, tidak ada agenda sendiri yang khusus, Ikhwan datang dengan agenda rakyat Mesir, yang telah ditegaskan sejak awal pergolakan.

Ikhwan bertujuan untuk mencapai reformasi dan hak untuk semua: bukan hanya untuk Ikhwan saja, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua orang Mesir. Ikhwan tidak bermaksud mengambil peran dominan dalam transisi politik yang akan datang. Ikhwan tidak mengajukan calon untuk pemilihan presiden yang dijadwalkan September.

Sementara Ikhwan mengungkapkan keterbukaan untuk dialog, Ikhwan juga kembali menegaskan tuntutan publiknya, yang harus dipenuhi sebelum perundingan serius yang mengarah ke pemerintahan baru. Rezim Mubarak belum menunjukkan komitmen yang serius untuk memenuhi tuntutan-tuntutan atau untuk bergerak ke arah substantif, perubahan.

Saat ini Ikhwan tidak setuju dengan klaim bahwa opsi yang ada di Mesir hanyalah demokrasi, sekuler murni liberal atau otoriter teokrasi. Sekuler demokrasi liberal dari Amerika dan Eropa, dengan penolakan tegas atas agama dalam kehidupan publik, bukan model eksklusif untuk sebuah demokrasi yang sah.

Di Mesir, agama tetap menjadi bagian penting dari budaya dan warisan rakyatnya. Ke depan, Ikhwan membayangkan berdirinya sebuah negara, demokrasi sipil yang mengacu pada tindakan universal kebebasan dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai Islam.

Ikhwan merangkul demokrasi tidak sebagai sebuah konsep asing yang harus berdamai dengan tradisi, tetapi sebagai seperangkat prinsip-prinsip dan tujuan yang inheren kompatibel dengan dan memperkuat ajaran Islam.

Tirani kekuasaan otokratis harus memberi jalan untuk reformasi langsung: demonstrasi dari komitmen yang serius untuk mengubah, pemberian kebebasan untuk semua dan transisi menuju demokrasi. Ikhwan berdiri kokoh di belakang tuntutan rakyat Mesir secara keseluruhan.

Reformasi bertahap harus dimulai dari sekarang, dan harus dimulai pada istilah yang telah diserukan oleh jutaan rakyat Mesir selama beberapa minggu terakhir. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi seruan untuk perubahan itu akan membawa rakyat untuk sebuah awal baru yang berakar pada keadilan dan kemajuan. (sa/ikhwanweb)