AS Perintahkan Para Diplomatnya Awasi Aktivitas Bank-Bank Syariah

Keleluasaan yang diberikan pemerintah Inggris bagi beroperasinya bank-bank berbasis syariah Islam, membuat Washington khawatir London akan menjadi pusat pendanaan bagi para teroris.

Reformasi finansial yang dilakukan pemerintahan partai buruh di Inggris, mengizinkan bank-bank berbasis syariah Islam beroperasi di negara itu. Sampai saat ini, pertumbuhan bank-bank syariah di Inggris kian pesat dengan nilai aset mencapai lebih dari 12 miliar poundsterling. Riset tahun 2009 menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Inggris merupakan yang terbesar di Eropa, bahkan lebih besar dibandingkan negara Muslim lainnya, termasuk Pakistan.

Operasional bank-bank syariah tidak memberlakukan sistem bunga, dan tidak boleh berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memproduksi minuman keras, rokok atau perusahaan yang sifatnya perjudian.

Tapi, ketika pemerintah Inggris mempromosikan negara itu sebagai negara yang "ramah" terhadap perekonomian berbasis syariah Islam di Barat, negara AS justru mengkhawatirkan bank-bank Islam di Inggris digunakan untuk menyalurkan dana bagi para teroris. Ini terungkap dalam dokumen pemerintah AS yang dimuat situs pembocor rahasia, Wikileaks.

Menurut dokumen itu, Kementerian Luar Negeri AS, pada bulan Juni 2006, mengirimkan pesan kabel yang isinya memerintahkan para diplomatnya di London untuk mengumpulkan informasi dan membuat laporan tentang aktivitas bank-bank syariah di Inggris. Deplu AS menilai lembaga keuangan Islami di Inggris rentan dimanfaatkan oleh para teroris, misalnya dengan cara membuka rekening untuk menutupi aktivitas ilegal mereka atau sebagai tempat pencucian uang. Secara khusus, AS mencurigai sumbangan-sumbangan atau donasi yang disimpan di rekening bank-bank syariah, disalurkan ke para simpatisasn Al-Qaida.

Washington dalam pesan kabelnya juga memerintahkan para diplomatnya di Inggris untuk mencari tahu apakah para penegak hukum dan penyelidik kasus-kasus korupsi memiliki "kapasitas" dan "efektivitas" dalam mengawasi operasional bank-bank Islam. AS juga meminta diplomatnya untuk mencari informasi tentang tipikal nasabah yang memiliki rekening di bank-bank syariah di Inggris.

Dua bulan setelah pesan kabel pertama, Deplu AS mengirimkan pesan kabel kedua yang isinya mengklaim bahwa pemerintah Inggris menyadari "kelemahan" regulasinya yang mengatur tentang donasi yang berkaitan dengan kelompok teroris di luar negeri.

Stuart Young, pejabat Kementerian Dalam Negeri Inggris, ditengarai memberikan informasi pada para diplomat AS bahwa Charity Commission di Inggris "sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang dalam" ketika beurusan dengan kelompok-kelompok yang dicurigai mendanai teroris. Para pejabat di Komisi itu, kata Young, kadang sudah "merusak barang bukti di lokasi kejadian" saat mereka memberitahu polisi.

AS mengirimkan pesan kabel berisi perintah untuk mengawasi bank-bank syariah ke berbagai kedutaan besarnya di dunia. Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang menerima pesan kabel tersebut. Pesan kabel serupa dikirim AS ke para diplomatnya di negara-negara Muslim, terutama di kawasan Afrika Utara, Timur Tengah dan Asia. (ln/telegraph)