Memoar ElBaradei: Bush Pantas Diseret ke Pengadilan Internasiona

Mantan ketua IAEA Mohamed ElBaradei menuding mantan presiden AS George W. Bush dan jajaran pemerintahannya sudah melakukan "distorsi yang luar biasa" terkait perang AS di Irak. Ia menyarankan agar dilakukan penyelidikan kriminal internasional terhadap Bush dan pejabat pemerintah AS pada masa itu.

ElBaradei mengungkapkan hal tersebut dalam buku memoarnya berjudul "The Age of Deception", yang diterbitkan oleh Henry Hold and Company.

Ketua IAEA asal Mesir itu, dalam memoarnya mengungkapkan, Bush dan para pejabatnya mengklaim Irak memiliki senjata pemusnah massal, padahal IAEA dan tim inspeksi senjata PBB di Irak tidak menemukan bukti bahwa Irak memiliki senjata yang diklaim AS itu.

"Perang yang memalukan itu seharusnya tidak perlu terjadi. Perang Irak mengajarkan saya bahwa tipu muslihat yang dilakukan secara sengaja tidak terbatas pada negara-negara kecil yang diperintah oleh para diktator," tulis ElBaradei yang menjadi ketua IAEA pada tahun 1997 sampai 2009.

ElBaradei yang aktif dalam revolusi di Mesir menjatuhkan rezim Husni Mubarak beberapa waktu lalu, dalam memoar setebal 321 halaman menyampaikan kesimpulan bahwa diplomasi senjata nuklir selama dua dekade ini "bertele-tele dan membosankan" terutama terkait nuklir Korea Utara dan Iran.

"Semua pihak harus kembali ke meja negosiasi," tulis pemenang Nobel Perdamaian itu.

Ia mengkritik Washington yang enggan dan cenderung melakukan pendekatan "garis keras" dalam bernegosiasi dengan Pyongyang dan Teheran.

Secara khusus, dalam memoarnya ElBaradei mengecam keras pemerintahan Bush yang memicu perang ke Irak antara tahun 2002-2003, ketika ia dan Hans Blix, selaku tim inspeksi senjata PBB sedang melakukan pemeriksaan senjata ke Irak dan memastikan bahwa Negeri 1001 Malam itu sudah menghentikan program senjata nuklir, kimia dan senjata biologinya.

Kesimpulan tim PBB pada saat itu, antara lain, bahwa Irak membuat tabung-tabung aluminium yang didisain untuk pembuatan senjata artileri berupa roket, bukan untuk peralatan pengayaan uranium seperti yang diklaim AS. Tapi AS tetap menyebarkan berita bohong bahwa Irak melakukan pengayaan uranium untuk membuat senjata nuklir dan masih mengembangkan senjata kimia, sembari memprovokasi dunia untuk membenarkan keinginan AS menyerang Irak dengan dalih ingin menghancurkan senjata-senjata berbahaya itu.

Setelah membumihanguskan Irak, klaim AS bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal tidak pernah terbukti. Tapi ribuan rakyat Irak terlanjur menjadi korban keganasan agresi militer AS.

Dalam kasus ini, ElBaradei mendesak Pengadilan Internasional untuk melakukan penyelidikan dan menentukan apakah perang AS ke Irak ilegal. "Jika perang itu terbukti ilegal, Pengadilan Kriminal Internasional lebih lanjut harus menyelidiki apakah terjadi kejahatan perang dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perang tersebut," tukas ElBaradei.

Ia menegaskan, sebagai dunia internasional harus punya kearifan dan keberanian melakukan langkah koreksi yang diperlukan. "Untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi," tandasnya. (ln/Isc/AP)

Oposisi Menyetujui Pengunduran Diri Presiden Abdullah Saleh

Akhirnya Presiden Yaman Presiden Ali Abdullah Saleh menerima kesepakatan yang ditengahi oleh negara-negara Teluk (GCC) untuk mundur, ujar para pejabat Yaman, Sabtu lalu.

Presiden Yaman Saleh dan oposisi pada prinsipnya menyetujui kesepakatan yang merupakan dialog antara para mediator dari negara-negara Teluk (GCC) dengan Ali Abdullah Saleh.

Namun Saleh belum menandatangani perjanjian, yang akan mengatur bagaimana ia harus meninggalkan kekuasaan dalam waktu 30 hari, dan memenuhi permintaannya untuk mendapatkan kekebalan dari hukuman, termasuk orang-orang yang selama terlibat dalam pemerintahannya. Ini tidak mudah memberikan jaminan kepada Ali Abdullah Saleh bebas dari tuntuntan hukum. Jaminan yang diminta oleh Ali ini, sekarang masih dalam perundingan pihak oposisi dan mediator dari negara-negara GCC,

Karena hal itu akan membuat kemarahan rakyat Yaman, terutama keluarga mereka yang anak, saudara, dan orang tua mereka yang tewas di tangan Saleh.

Mohammed Albasha, juru bicara Kedutaan Besar Yaman di Washington, mengatakan oposisi telah menerima kesepakatan terakhir sebelum Saleh akan menandatangani.

Perjanjian itu juga menyerukan dibentuknya pemerintahan persatuan yang akan dibentuk dalam waktu tujuh hari. Media massa Yaman yang dikelola pemerintah mengutip Wakil Menteri Penerangan Abdu al-Janadi yang mengatakan bahwa krisis politik akan "memiliki solusi yang jelas untuk semua pihak, dan menyepakati bentuk negara kepada sistem demokrasi ", ujarnya.

Dia mengatakan kepada kantor berita Saba, bahwa Presiden Ali Abdullah Saleh "menyambut baik inisiatif oleh menteri luar negeri dari Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan menunjukkan kesiapan untuk menghadapinya secara positif sesuai dengan konstitusi Yaman."

Sebelumnya, kelompok oposisi terbesar di Yaman, JMP blok, menolak inisiatif Teluk karena gagal untuk menyatakan secara jelas bahwa Saleh harus mundur. Bahkan setelah menyetujui kesepakatan itu, Saleh mengecam oposisi, menuduh mereka "menerima uang kotor untuk menggulingkan pemerintah."

"Kami mempunyai komitmen mencegah pertumpahan darah, karena darah rakyat Yaman sangat berharga dan oposisi tidak dapat menyeret kita untuk membunuh satu sama lain," kata Saleh. "Perang saudara tidak hanya akan mempengaruhi Yaman, tetapi juga seluruh wilayah dan keamanan internasional", tambahnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner mengatakan ia menyadari laporan pers sekitar penerimaan Saleh atas proposal GCC dan meminta semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan, ucap Toner.(mh/aljz)

Laporan: 90% Anak-anak Palestina yang Ditahan Israel Alami Penyiksaan

Cabang Palestina dari gerakan internasional untuk membela dan melindungi anak-anak mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa kemarin (19/4) bahwa 90% dari anak-anak Palestina yang ditahan di Israel mengalami penyiksaan dengan satu model penyiksaan atau dengan model penyiksaan yang lain.

Organisasi itu mengatakan pasukan pendudukan Israel Palestina menahan lebih kurang 1.000 remaja yang usianya kurang dari 18 tahun selama tahun 2010 terutama di Yerusalem dan di daerah yang berdekatan dengan tembok pemisah.

Dikatakan bahwa pada akhir tahun 2010 sekitar 213 orang anak di bawah umur masih dalam tahanan dan jumlahnya meningkat menjadi 226 pada bulan Maret 2011.

Koordinator hukum dari pengacara organisasi itu, Iyad Misk mengatakan bahwa 700 anak-anak Palestina dari Tepi Barat menghadapi dakwaan setiap tahun di tangan otoritas pendudukan Israel setelah penahanan dan interogasi mereka.(fq/pic)

Mufti Rusia Minta "Bulan Sabit" Disertakan Sebagai Lambang Negara

Mufti Rusia Talgat Tazhudddin menginginkan gambar bulan sabit disematkan bersama gambar salib dalam lambang negara Rusia.

Dalam wawancara dengan surat kabar Rusia Moskovskiye Novosti, Tazhuddin yang juga ketua Direktorat Pusat Spiritual Muslim di Bashkira, wilayah di sebelah barat daya Rusia, mengusulkan agar lambang bulat sabit yang menjadi ikon umat Islam, diletakkan di bagian atas mahkota elang berkepala dua yang menjadi lambang nasional Rusia.

Menurut Tazhuddin, ia sudah menyampaikan idenya itu pada Presiden Dmitry Medvedev pada bulan Februari lalu dan presiden "mendengarkan dengan penuh perhatian" usulan yang diajukannya.

"Nenek moyang Muslim Rusia sudah hidup di sini selama puluhan tahun. Kami sudah menyatu dalam satu negara berdasarkan itikad mulia. Tetangga-tetangga kami sudah seperti saudara," kata Imam Tazhuddin seperti dikutip Moskovskiye Novosti.

"18 persen dari total penduduk Rusia (20 juta orang) adalah Muslim, lambang negara selayaknya secara adil menyimbolkan seluruh komunitas agama minoritas yang ada di negeri ini," tukasnya.

Bulan Februari kemarin, Tazhuddin juga menggulirkan wacana "pajak spiritual" sebagai upaya penggalangan dana guna membangun masjid-masjid dan gereja. Pajak itu dikumpulkan dari seluruh penduduk Baskhira tanpa melihat latar belakang agamanya. (ln/RIA Novosti)

Mantan Pejabat Israel Usulkan Al-Aqsha Tidak Boleh Dikendalikan Israel

Mantan pejabat keamanan Israel telah mengajukan inisiatif menyerukan pembentukan negara Palestina di perbatasan tahun 1967, dengan Al-Quds timur (Yerusalem) sebagai ibukotanya.

Para mantan pejabat, termasuk mantan kepala agen Mossad dan layanan keamanan internal Shin Bet, juga menyerukan Israel untuk menarik diri dari Dataran Tinggi Golan Suriah dalam proses selama lima tahun secara bertahap.

Dokumen dua halaman juga menyatakan bahwa al-Aqsha tidak boleh di bawah kendali Israel.

Di antara hampir 40 penandatangan dari inisiatif ini adalah mantan kepala Shin Bet Yaakov Peri dan Ami Ayalon, mantan Kepala Mossad Danny Yatom, mantan Kepala tentara Amnon Lipkin-Shahak, jenderal Amram Mitzna, mantan menteri Moshe Shahal dan Yuval Rabin, putra Perdana Menteri yang dibunuh Yitzhak Rabin.

Rencana tersebut juga mencakup pertukaran tanah yang tidak akan melebihi 7 persen dari Tepi Barat.

Rencana tersebut mengusulkan kompensasi finansial kepada para pengungsi Palestina, dan mengizinkan mereka kembali ke Palestina, dengan kesepakatan satu sama lain di atas kekecualian simbolik yang memungkinkan beberapa dari mereka kembali ke Israel.

Inisiatif yang diusulkan, dengan rincian yang diharapkan akan diterbitkan pada hari Rabu ini (6/5), telah dikirim ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu lalu.(fq/emirattribube)

Pasukan Israel Tangkap 100 Wanita Palestina di Tepi Bara

Pasukan Israel menyerbu desa Awarta di Tepi Barat utara pada hari Kamis kemarin (7/4), menangkap lebih dari 100 perempuan ketika mereka memburu para pembunuh sebuah keluarga Israel, kata pejabat setempat.

Militer juga menggunakan buldoser untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina di sebuah desa pertaniandi Tuba, suatu daerah di bawah kendali Israel, menurut pejabat keamanan Palestina.

Di Awarta, ratusan pasukan memasuki desa setelah tengah malam dan memberlakukan jam malam setelah mereka mulai mengumpulkan para wanita, dewan kepala daerah Tayis Awwad mengatakan kepada AFP.

Mereka melakukan pencarian dari rumah ke rumah sepanjang malam, katanya. Sumber-sumber keamanan Palestina membenarkan informasi yang sama.

Para wanita, beberapa di antaranya orang tua, ditempatkan di kamp dimana militer mengambil sidik jari dan sampel DNA sebelum sebagian besar dari mereka dibebaskan, kata sumber Palestina.

Otorita Palestina (PA) mengutuk tindakan Israel tersebut, jurubicara PA Ghassan Khatib menyebut kampanye Israel telah melakukan tindakan biadab terhadap rakyat Awarta."(fq/afp)

14 Warga Palestina Syahid Sejak Kamis oleh Serangan Israe

Agresi lanjutan Israel di Jalur Gaza pada Jumat malam kemarin (8/4) mengakibatkan kematian seorang anak Palestina dan seorang pejuang perlawanan yang berafiliasi dengan Brigade Al-Quds dan melukai sepuluh orang lain termasuk enam anak-anak dan seorang paramedis.

Pesawat Israel melakukan empat serangan lanjutan pada Jumat malam mengakibatkan melukai sejumlah orang; Pesawat drone israel menembakkan rudal pada sekelompok orang di dekat stasiun Khazendar mengakibatkan korban jiwa, tempat yang sama kemudian menjadi sasaran serangan lagi oleh pesawat itu.

Pesawat pendudukan Israel juga menembakkan roket ke mobil di lingkungan Radwan di utara Kota Gaza, namun penumpang mobil berhasil melarikan diri sesaat sebelum diseranng.

Brigade Al-Qassam mengumumkan kematian salah satu komandan lapangan mereka di kamp pengungsi Shati pada hari Jumat sore, yang diikuti oleh beberapa pejuang yang mengalami luka dalam serangan sebelumnya pada hari Jumat, sehingga jumlah syahid sejak Kamis menjadi 14 dan jumlah terluka setidaknya 60 orang.

Juru bicara layanan darurat, Adham Abu Selmeyyah mengatakan kepada PIC pada hari Jumat sore bahwa ada 11 orang syahid sejak Kamis, termasuk dua laki-laki tua dan seorang wanita dan putrinya. Ia juga mengatakan bahwa ada 45 warga sipil luka-luka, 10 diantaranya dalam kondisi serius.(fq/pic)

AS Perintahkan Para Diplomatnya Awasi Aktivitas Bank-Bank Syariah

Keleluasaan yang diberikan pemerintah Inggris bagi beroperasinya bank-bank berbasis syariah Islam, membuat Washington khawatir London akan menjadi pusat pendanaan bagi para teroris.

Reformasi finansial yang dilakukan pemerintahan partai buruh di Inggris, mengizinkan bank-bank berbasis syariah Islam beroperasi di negara itu. Sampai saat ini, pertumbuhan bank-bank syariah di Inggris kian pesat dengan nilai aset mencapai lebih dari 12 miliar poundsterling. Riset tahun 2009 menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Inggris merupakan yang terbesar di Eropa, bahkan lebih besar dibandingkan negara Muslim lainnya, termasuk Pakistan.

Operasional bank-bank syariah tidak memberlakukan sistem bunga, dan tidak boleh berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memproduksi minuman keras, rokok atau perusahaan yang sifatnya perjudian.

Tapi, ketika pemerintah Inggris mempromosikan negara itu sebagai negara yang "ramah" terhadap perekonomian berbasis syariah Islam di Barat, negara AS justru mengkhawatirkan bank-bank Islam di Inggris digunakan untuk menyalurkan dana bagi para teroris. Ini terungkap dalam dokumen pemerintah AS yang dimuat situs pembocor rahasia, Wikileaks.

Menurut dokumen itu, Kementerian Luar Negeri AS, pada bulan Juni 2006, mengirimkan pesan kabel yang isinya memerintahkan para diplomatnya di London untuk mengumpulkan informasi dan membuat laporan tentang aktivitas bank-bank syariah di Inggris. Deplu AS menilai lembaga keuangan Islami di Inggris rentan dimanfaatkan oleh para teroris, misalnya dengan cara membuka rekening untuk menutupi aktivitas ilegal mereka atau sebagai tempat pencucian uang. Secara khusus, AS mencurigai sumbangan-sumbangan atau donasi yang disimpan di rekening bank-bank syariah, disalurkan ke para simpatisasn Al-Qaida.

Washington dalam pesan kabelnya juga memerintahkan para diplomatnya di Inggris untuk mencari tahu apakah para penegak hukum dan penyelidik kasus-kasus korupsi memiliki "kapasitas" dan "efektivitas" dalam mengawasi operasional bank-bank Islam. AS juga meminta diplomatnya untuk mencari informasi tentang tipikal nasabah yang memiliki rekening di bank-bank syariah di Inggris.

Dua bulan setelah pesan kabel pertama, Deplu AS mengirimkan pesan kabel kedua yang isinya mengklaim bahwa pemerintah Inggris menyadari "kelemahan" regulasinya yang mengatur tentang donasi yang berkaitan dengan kelompok teroris di luar negeri.

Stuart Young, pejabat Kementerian Dalam Negeri Inggris, ditengarai memberikan informasi pada para diplomat AS bahwa Charity Commission di Inggris "sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang dalam" ketika beurusan dengan kelompok-kelompok yang dicurigai mendanai teroris. Para pejabat di Komisi itu, kata Young, kadang sudah "merusak barang bukti di lokasi kejadian" saat mereka memberitahu polisi.

AS mengirimkan pesan kabel berisi perintah untuk mengawasi bank-bank syariah ke berbagai kedutaan besarnya di dunia. Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang menerima pesan kabel tersebut. Pesan kabel serupa dikirim AS ke para diplomatnya di negara-negara Muslim, terutama di kawasan Afrika Utara, Timur Tengah dan Asia. (ln/telegraph)

Pendeta Prancis: "Gereja untuk Tempat Salat, Itu Ide Konyol"

Pemuka Kristen di Prancis menolak keras permintaan sebuah organisasi Muslim di Prancis agar dibolehkan menggunakan gereja-gereja yang kosong untuk keperluan salat Jumat. Pendeta Kristen dari sebuah gereja di Prancis, Samir Khalil Samir menyebut usulan organisasi Muslim itu sebagai usulan yang konyol.

Dalam keterangan pers tanggal 11 Maret lalu, organisasi "Banlieuses Respect Collective" mengajukan permohonan izin menggunakan gereja-gereja yang kosong, pada otorita gereja Prancis, untuk keperluan salat Jumat.

Juru bicara Collective, Hassan M. Ben Barek mengatakan, mereka ingin memanfaatkan gereja-gereja yang kosong itu agar warga Muslim tidak perlu salat di jalan-jalan pada saat salat Jumat. Selama bertahun-tahun, masjid-masjid di Prancis selalu dipenuhi jamaah, bahkan sampai meluber ke jalan raya, pada saat pelaksanaan salat Jumat. Sehingga jalan terpaksa ditutup selama satu sampai dua jam.

Dalam banyak kasus, pemerintah kota dan aparat kepolisian tutup mata atas keterbatasan ini. Politisi Prancis Marine Le Pen bahkan melontarkan kecaman atas apa yang disebutnya "jamaah jalanan", yang memicu reaksi negatif terhadap komunitas Muslim di Negeri Menara Eiffel itu.

Saat ini, di kota Paris saja, terdapat sekitar 75 masjid. Moahmmed Moussaoui, Presiden Conseil Francais du Culte Muslims (CFCM), pada tahun 2008 pernah memberikan gambaran tentang padatnya masjid-masjid di Prancis saat salat Jumat.

"Muslim di Prancis diasumsikan berjumlah lima juta orang dan jika 17 persen dari mereka ke masjid untuk salat Jumat, maka jumlah muslim yang ke masjid pada hari itu sekitar 850 ribu orang. Untuk menampung mereka semua, masjid-masjid harus ditambah jumlahnya," kata Moussaoui.

Dipekirakan jumlah Muslim di Prancis sekarang lebih dari lima juta orang. Persoalannya, membangun masjid di Prancis bukan perkara mudah. Selain persoalan dana, juga masalah perizinan.

Bukan hal yang mengejutkan jika seorang Pendeta seperti Samir Khalil Samir, yang mengaku juga mempelajari Islam, menolak keras keinginan komunitas Muslim Prancis untuk memanfaatkan gereja-gereja yang kosong sebagai tempat salat Jumat.

"Kalau gereja-gereja itu sekarang kosong, itu bukan karena dikosongkan, tapi tetap akan digunakan oleh komunitas Kristen. Kalau komunitas Muslim ingin menggunakan gereja sebagai tempat ibadahnya, mereka pasti akan membuang elemen dan simbol-simbol Kristen yang ada di gereja dan menggantinya dengan simbol-simbol Islam," tukasnya. (ln/Asia News/EUNews)

Video "Nasehat" Syaikh Sya'rawi kepada Mubarak Jadi Pembicaraan Rakyat Mesir

Sebuah video yang menampilkan pertemuan antara mantan Presiden Hosni Mubarak Mesir dan ulama senior Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi telah mendapatkan popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dikalangan banyak warga Mesir, yang dianggap sebagai awal "nubuwah" revolusi 25 Januari.

Video, yang sekarang beredar di kalangan pengguna situs jejaring sosial dan menyaksikan kenaikan luar biasa dilihat di situs berbagi video YouTube, merujuk pada peristiwa tahun 1995 ketika delegasi ulama Muslim dan tokoh Kristen mengunjungi Mubarak untuk mengucapkan selamat padanya yang dapat bertahan hidup atas percobaan pembunuhan di ibukota Addis Ababa Ethiopia.

Dalam video, Syaikh Sya'rawi, salah satu pendakwah dan ulama yang paling menonjol di Mesir, terlihat berdiri dengan Mubarak di hadapan ulama Islam almarhum Syaikh Muhammad al-Ghazali, Grand Syaikh Ghad al-Haq Ali Ghad al-Haq, Paus Koptik Shenouda III, dan kepala staf Mubarak, Zakaria Azmy di samping beberapa ulama muslim dan tokoh Kristen lainnya yang terus menyemangati "nasehat" Syaikh Sya'rawi kepada Mubarak.

"Presiden, saya akan meninggalkan dunia ini, "kata Syaikh Sya'rawi, sambil bersandar pada tongkat penopang. "Saya berencana tidak mengakhiri hidup saya dalam kemunafikan atau untuk memamerkan keberanian saya dengan arogansi, tapi saya akan menyampaikan pesan singkat kepada pemerintah, seluruh bangsa dan rakyat Mesir."

Syaikh Sya'rawi melanjutkan dengan mengatakan bahwa Allah memberikan kuasa untuk siapa pun yang Dia pilih dan tidak ada kuasa apapun manusia tanpa kehendak Allah.

"Tak seorang pun akan dapat memerintah di bumi jika Allah tidak menghendakinya dan tidak ada cara orang dapat berkonspirasi untuk merebut kekuasaan jika Allah tidak menginginkannya. Manusia merencanakan apa yang mereka mau dan hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi. "

Setelah menyatakan hal tersebut, Syaikh Sya'rawi menambahkan, terserah orang ini berkuasa dengan memilih cara bagaimana ia akan berurusan dengan rakyatnya.

"Jika penguasa memilih untuk bersikap adil, rakyat akan mengasihi dia dan akan mendapatkan keuntungan dari keadilannya. Jika ia memilih untuk menjadi tiran, rakyat akan membencinya. Rakyat membenci semua tiran apakah mereka penguasa atau bukan."

Syaikh Sya'rawi menyarankan siapapun yang ingin menjadi penguasa untuk tidak meminta kekuasaan, tapi menunggu sampai diminta dari diriNya sambil mengutip sabda Nabi Muhammad yang berkata: "Seorang pria yang diminta untuk melakukan sesuatu harus membantu dalam melakukannya dan seorang pria yang meminta untuk melakukan sesuatu harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukannya. "

Syaikh Sya'rawi mengatakan bahwa ini mungkin terakhir kalinya ia bertemu Mubarak dan itulah sebabnya dia ingin mengakhiri pembicaraannya dengan memberi nasihat kepada presiden.

"Jika anda takdir kami, maka mungkin Allah bersama dengan Anda. Jika kami takdir Anda, maka semoga Allah membantu Anda dengan beban yang Anda miliki. "

Warga Mesir yang telah melihat video ini setelah revolusi mengaitkan "nasehat" Syaikh Sya'rawi merupakan peringatan bahwa kekuasaan bersifat sementara karena bisa diberikan dan diambil oleh Allah.

Nasehat Syaikh Sya'rawi, kata mereka, adalah peringatan kepada Mubarak akan konsekuensi menjadi tirani dan terserah kepada penguasa untuk tetap berkuasa jika masih tetap dengan pendiriannya. Dan nasehat Syaikh Sya'rawi inilah yang dianggap sebagai prediksi akan adanya revolusi 25 Januari yang merupakan akibat langsung dari rezim yang tiran.(fq/aby)

Muslim Akan Terusir Dari London?

Pemerintah Inggris dilaporkan berencana untuk memotong anggaran perumahan yang ujung-ujungnya akan mendepak etnis minoritas, termasuk Muslim, dari ibukota London ke pinggiran-pinggiran kumuh di Inggris. Demikian menurut The Independent, Kamis kemarin.

"(Pemerintah Inggris) tidak ingin ada wanita, keluarga, anak-anak yang berpendapatan rendah dan, jelasnya, mereka tidak ingin perempuan kulit hitam, mereka tidak ingin perempuan etnis minoritas dan mereka tidak ingin wanita Muslim tinggal di pusat kota London," kata Karen Buck, Menteri Pekerjaan dan Pensiun dari kabinet bayangan dari Partai Buruh.

Pemerintah koalisi memamg telah mengumumkan rencana kontroversial untuk memotong tunjangan perumahan.

Berdasarkan rencana, manfaat perumahan akan dikurangi sampai £ 400 dalam waktu seminggu untuk rumah terbesar, dan £ 290 seminggu untuk rumah susun.

Rencana ini sedianya akan mulai berlaku bulan depan, dan itu artinya sewa rumah di London akan menjadi lebih tinggi daripada di bagian negara manapun di Inggris.

Sebuah laporan Cambridge Centre for Housing and Planning Research memperkirakan bahwa sampai dengan 269.000 rumah tangga akan berjuang untuk membayar sewa mereka, dan setengahnya lagi diperkirakan akan kehilangan rumah mereka.

Menurut Council London, diperkirakan 82.000 rumah tangga di seluruh ibukota akan berisiko kehilangan rumah mereka di bawah peraturan baru itu.

"Mereka ingin orang-orang meninggalkan London ke tempat-tempat seperti Barking dan Newham," kata Buck. "Saya tidak membenci Barking dan Newham. Masalahnya adalah kedua tempat ini sudah penuh dengan orang-orang yang sangat miskin. "

Di Inggris terdapat sekitar 2,4 juta Muslim. Kebanyakan Muslim terkonsentrasi di distrik Newham London timur, Tower Hamlets dan Waltham Forest. (sa/onislam)

Mesir Akan Akhiri Ekspor Gas ke Israel

Sebuah kampanye rakyat oleh sekelompok aktivis Mesir yang menentang ekspor gas ke Israel telah memenangkan kasus pengadilan terkait kesepakatan gas negara dengan Tel Aviv.

Pengadilan memutuskan kepada kementerian minyak bumi untuk "tidak mengekspor satu unit gas sebelum memenuhi kebutuhan lokal," kata pimpinan kampanye menentang ekspor Gas ke Israel, Yousri Ibrahim mengatakan kepada Press TV pada hari Rabu lalu.

Bagi rakyat Mesir, masalah memasok rezim Israel dengan gas selalu menjadi salah satu kontroversi. Rakyat Mesir memandang Israel sebagai musuh dan mereka menentang Mesir terlibat dalam setiap urusan dengan Israel.

Pasokan gas Mesir untuk Israel telah menjadi salah satu komoditi ekonomi utama dari perjanjian perdamaian 1979 yang disponsori AS antara kedua belah pihak.

Berdasarkan kesepakatan ekspor 2,5 miliar dolar dengan Tel Aviv, yang ditandatangani pada tahun 2005, rezim Israel mendapat sekitar 40 persen pasokan gas dari Mesir dengan harga sangat rendah.

Namun, setelah Mesir menghadapi pemadaman listrik musim panas lalu karena kekurangan gas, para pakar sebagian besar menuntut adanya revisi kesepakatan itu.

Juru Bicara Ikhwanul Muslimin, Walid Shalaby juga mengatakan kepada Press TV, "Kesepakatan ini dibuat dalam kegelapan, jauh dari pandangan badan pengawas dan legislatif. Hal ini harus disampaikan kepada parlemen baru yang akan memutuskan siapa yang akan mengekspor dan menentukan harga gas yang diekspor."

Pada hari Rabu lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Tel Aviv akan mempertimbangkan kembali rencana energi nuklir mereka untuk tahun mendatang dan memilih gas bumi sebagai alternatif utama.

Mesir telah kembali mengekspor gas alam ke Israel setelah absen selama satu bulan karena ledakan yang merusak pipa pengiriman gas ke Israel, Yordania dan Suriah.(fq/prtv)