Jilbab Akan Dibolehkan di Parlemen Turki

Masalah kain penutup kepala perempuan yang sejak beberapa puluh tahun menjadi momok di Turki perlahan-lahan terus menemukan titik terang. Setelah dicabutnya undang-undang larangan memakai jilbab di universitas di Turki dan diperbolehkannya pemakaian jilbab di beberapa instansi pemerintahan Turki, kini giliran pemakaian jilbab berpeluang di Parlemen Turki.

Ketua Parlemen Turki Mehmet Ali Sahin mengisyaratkan adanya peluang tersebut. Dikatakan politisi dari Partai Keadilan dan Pembangunan (Ak Parti) yang berkuasa di Turki itu, kaum perempuan yang memakai jilbab berpeluang untuk menjadi anggota parlemen dengan catatan telah memenuhi beberapa syarat keanggotaan yang sesuai dengan undang-undang.

Dikatakan Sahin, Turki adalah negara demokratis. Rakyat Turki memiliki hak penuh untuk memilih Presiden mereka melalui wakil mereka di Parlemen. Menjadi hak bagi setiap partai untuk mencalonkan anggota mereka untuk duduk di parlemen, dan menjadi hak bagi rakyat pula untuk memilih orang yang dipandang cocok untuk duduk di sana..

Ketika ditanya tentang kemungkinan bolehnya perempuan berjilbab menjadi anggota Parlemen Turki, Sahin mengatakan bahwa peluang tersebut jelas ada.

"Masalah tersebut hanya menunggu waktu saja. Selama ini, Mahkamah Turki melarang pemakaian jilbab di instansi pemerintahan, termasuk di dalamnya Parlemen, beralasan karena jilbab bertentangan dengan asas sekulerisme Republik Turki," kata Sahin.

Namun demikian, lanjutnya, ia optimis jika Mahkamah Turki juga akan berubah pandangannya sedikit demi sedikit. Mahkamah Turki tentu saja tidak boleh melarang kebebasan warganya hanya karena masalah pakaian dan penampilan. (AGS/db)

Korban Tewas Bencana Tornado AS Meningkat Menjadi 321 Jiw

Para pejabat Amerika mengatakan korban tewas dari bencana tornado di enam negara bagian selatan telah meningkat menjadi 321 orang, yang merupakan bencana badai tornado paling mematikan yang menghantam Amerika Serikat dalam 80 tahun terakhir.

Mereka juga menegaskan bahwa jumlah kematian meningkat menjadi 228 di Alabama, yang merupakan negara terparah terkena dampak tornado, AFP melaporkan pada Jumat kemarin (29/4).

Badai juga menyebabkan 34 tewas di Tennessee, 33 di Mississippi, 15 di Georgia, enam di Arkansas, dan lima di Virginia, menurut pejabat negara.

Badai tornado kali ini adalah bencana alam terburuk yang melanda Amerika Serikat sejak Topan Katrina yang terjadi pada tahun 2005 lalu.

Pada hari Jumat kemarin, Presiden AS Barack Obama mengunjungi Tuscaloosa, Alabama dan berjanji untuk membantu puluhan kota dan kota-kota di seluruh negara bagian selatan yang terkena dampak oleh tornado.

"Kami akan memastikan bahwa Anda tidak lupa," kata Obama setelah pertemuan dengan warga yang rumahnya di uscaloosa hancur oleh Tornado. " Saya belum pernah melihat kerusakan seperti ini. Ini sangat memilukan."

"Kami tidak bisa membawa mereka yang telah hilang untuk kembali, mereka bersama Tuhan pada saat ini," kata Obama, namun ia memberi jaminan bantuan federal secara maksimum untuk mengatasi kerusakan properti yang sangat besar dan biaya pemulihan.

Bencana tornado kalo ini adalah yang termasuk yang paling mematikan sejak tornado serupa pernah terjadi pada tanggal 21 Maret 1932 ketika 332 orang tewas dalam apa yang dikenal sebagai wabah tornado Deep South.(fq/prtv)

Presiden Ali Abdullah Saleh Balik Badan

Presiden Yaman menolak menandatangani perjanjian yang disepakati dengan Negara Dewan Teluk (GCC) untuk menyerahkan kekuasaannya dengan jaminan dirinya tidak akan diadaili atau dikenakan tindakan hukum, ujar sebuah sumber di Yaman.

Sekjen GCC, Abdul-Latif al-Zayyani, yang menengahi perjanjian itu telah terbang ke ibukota Yaman, Sanaa, pada hari Sabtu untuk mendesak Saleh menandatangani kesepakatan.

Sebaliknya, Al-Zayani telah bertemu dengan para pemimpin tingkat tinggi yang mengatur partai politik Saleh dan blok parlemen, di mana ia diberitahu bahwa Saleh menetapkan syarat-syarat baru bagi pengunduran dirinya. Menghadapi perkembangan politik yang baru itu, Al-Zayani tidak mau memberikan komentar.

Sementara itu oposisi Yaman telah menerima kesepakatan itu, banyak pengunjuk rasa anti-pemerintah yang menolak Saleh yang menolak mengundurkan diri, karena sudah berkuasa selama 32 tahun - yang terus berusaha mencoba untuk bertahan berkuasa, saat menghadapi tuntutan mundur dari rakyatnya.

Mereka menyerukan agar dia diadili karena korupsi dan tewasnya 142 demonstran selama berlangsungnya demonstrasi.

Penolakan Ali Abdullah Saleh itu, mungkin ia terinsipirasi oleh Presiden Suriah Bashar al-Asssd yang terus bertahan menghadapi tuntutan rakyatnya yang menginginkannya mundur dari kekuasaannya. Bashar tetap dapat bertahan dengan menggunakan tangan besi yang telah menewaskan ratusan rakyatnya, tanpa ia peduli. (mh/aljz)

Jamaah Ikhwan Memilih Dr.Mohamed Morsy Memimpin Partai Keadilan Mesir

Jamaah Ikwanul Muslimin di Mesir, sesudah menyelenggarakan pertemuan selama dua hari, berhasil memilih pemimpin Partai Kebebasan dan Keadilan. Pertemuan Dewan Syuro yang berlangsung di Cairo, berhasil mengambil keputusan penting, dan ini merupakan pertemuan dan keputusan yang bersejarah selama 16 tahun, sejak pemerintahan Hosni Mubarak, yang terus menerus memberangus aktivitas politik Jamaah Ikhwan.

Banyak masalah yang dibahas, termasuk masa depan Partai Kebebasan dan Keadilan yang baru terbentuk, dan peranannya dalam perjuangan politik di Mesir.

Sementara, Jamaah Ikhwanul Muslimin melalui Partai Kebebasan dan Keadilan, hanya akan mencalonkan calon presiden dari anggotanya, jika dalam pemilihan parlemen yang akan berlangsung pada September mendatang, dan Partai Kebebasan dan Keadilan mendapatkan 50 persen kursi dari seluruh jumlah kursi di parlemen.

Sampai hari akhir dalam pertemuan Dewan Syuro, tidak diputuskan kepada siapa Partai Kebabasan dan Keadilan akan memberikan dukungan politiknya pada kandidat presiden mendatang. Nampaknya, Jamaah Ikhwan di Mesir, sangat hati-hati dalam mengambil keputusan politik, yang berkaitan dengan pemilihan presiden Mesir mendatang. Jamaah Ikhwan masih akan menunggu, seberapa besar dukungan rakyat Mesir terhadap Partai Kebebasan dan Keadilan yang akan ikut dalam proses politik di Mesir.

Pertemuan itu berkahir dengan memilih Dr Mohamed Morsy, yang pernah memimpin blok oposisi di Parlemen Mesir, sebagai pemimpin Keadilan yang baru terbentuk, dan Dr Essam Al-Erian sebagai wakil nya. Sedangkan Dr Saad Ketatny menjadi Sekjen (Sekrateris Jendral) partai yang baru itu. Ketiganya adalah untuk meninggalkan posisi mereka saat ini dijabat dalam biro ekskutif di dalam Jamaah Ikhwan. Ketiga juga merupakan tokoh-tokoh senior dalam Jamaah Ikhwan di Mesir.

Jamaah Ikhwan di Mesir memilih kebijakan, di mana memisahkan Partai dari Jamaah. Jamaah tetap dikelola dan dipimpin oleh Dr.Mohammad Badie sebagai Muryid 'Aam, sedang Partai Keadilan di pimpin Mohamed Morsy dan Dr Essam El Erian serta Dr. Saad Ketany. Ketiga tokoh Jamaah Ikhwan kemudian melepaskan jabatannya di biro Eksekutif Biron Jamaah Ikwhan.

Meskipun tidak ada keputusan yang diputuskan, apakah akan membentuk koalisi dengan kekuatan politik lainnya, tetapi Jamaah Ikhwanul nampaknya akan bekerja dengan kelompok politik lain untuk membangun Mesir sesuai dengan visi politik masa depan yang diyakini.

Ketatny menjelaskan bahwa begitu partai mengeluarkan keputusannya akan mandiri menjadi entitas yang terpisah Jamaah Ikhwan, meskipun Jamaah Ikhwan dan Partai Kebebasan akan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang penting dan strategis.

Jamaah Ikhwan menegaskan bahwa partai akan mencakup anggota dari seluruh lapisan masyarakat Mesir. Partai Kebebasan dan Partai Keadilan akan menjadi kekuatan sipil dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yang cocok untuk semua ketentuan hukum Mesir dan konstitusi.

Morsy mempertahankan bahwa Jamaah adalah Jamaah Islam yang hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis bagi partai, dan tidak akan terlibat dalam hal-hal yang sifatnya orperasional partai. (mh/ikwb)

Saif al-Arab, Putra Bungsu dan 3 Cucu Gaddafi Tewas oleh Serangan NATO

Saif al-Arab Gaddafi, putra bungsu dari pemimpin Libya Muammar Gaddafi, dan tiga cucu Gaddafi telah tewas dalam serangan udara NATO.

"Rumah Saif al-Arab Gaddafi diserang malam ini dengan kekuatan penuh. Pemimpin dengan istrinya ada di rumah dengan teman lain dan keluarganya," kata juru bicara pemerintah Libya Ibrahim Mussa kepada wartawan pada konferensi pers di Tripoli pada hari Minggu pagi ini (1/5), AFP melaporkan.

"Serangan mengakibatkan kematian Saif al-Arab, 29 tahun, dan tiga cucu pemimpin Libya," kata Ibrahim.

"Pemimpin sendiri (Gaddafi) dalam kondisi yang baik, ia tidak terluka. Istrinya juga dalam kondisi yang baik, (tetapi) orang lain yang mengalami luka-luka akibat serangan itu," tambahnya.

"Ini adalah operasi langsung yang ditujukan untuk membunuh pemimpin negara ini," katanya.

Dalam serangan tersebut, tiga ledakan besar menghantam markas Gaddafi di Tripoli pada Sabtu malam.

Serangan tembakan anti-pesawat terdengar setelah dua serangan pertama di Bab al-Aziziya. Serangan udara itu diikuti oleh serangan serupa dari arah yang sama, AFP melaporkan.

Serangan datang setelah pemerintah Libya menuduh NATO melakukan pemboman terhadap anak-anak penyandang cacat di Tripoli sebelumnya pada hari Sabtu.

Sementara itu, 13 ledakan kuat mengguncang kota pelabuhan Libya Misratah Sabtu malam pada saat pesawat tempur NATO menyerang sasaran di kota yang dikuasai oposisi.

Sebelumnya pada hari yang sama, Gaddafi mengatakan dia tidak akan mengundurkan diri, tapi ia siap untuk gencatan senjata dan negosiasi, asalkan NATO menghentikan serangan udara.

Menolak tawaran itu, NATO mengumumkan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan gencatan senjata setelah pasukan Gaddafi berhenti menyerang warga sipil. (fq/prtv)

Memoar ElBaradei: Bush Pantas Diseret ke Pengadilan Internasiona

Mantan ketua IAEA Mohamed ElBaradei menuding mantan presiden AS George W. Bush dan jajaran pemerintahannya sudah melakukan "distorsi yang luar biasa" terkait perang AS di Irak. Ia menyarankan agar dilakukan penyelidikan kriminal internasional terhadap Bush dan pejabat pemerintah AS pada masa itu.

ElBaradei mengungkapkan hal tersebut dalam buku memoarnya berjudul "The Age of Deception", yang diterbitkan oleh Henry Hold and Company.

Ketua IAEA asal Mesir itu, dalam memoarnya mengungkapkan, Bush dan para pejabatnya mengklaim Irak memiliki senjata pemusnah massal, padahal IAEA dan tim inspeksi senjata PBB di Irak tidak menemukan bukti bahwa Irak memiliki senjata yang diklaim AS itu.

"Perang yang memalukan itu seharusnya tidak perlu terjadi. Perang Irak mengajarkan saya bahwa tipu muslihat yang dilakukan secara sengaja tidak terbatas pada negara-negara kecil yang diperintah oleh para diktator," tulis ElBaradei yang menjadi ketua IAEA pada tahun 1997 sampai 2009.

ElBaradei yang aktif dalam revolusi di Mesir menjatuhkan rezim Husni Mubarak beberapa waktu lalu, dalam memoar setebal 321 halaman menyampaikan kesimpulan bahwa diplomasi senjata nuklir selama dua dekade ini "bertele-tele dan membosankan" terutama terkait nuklir Korea Utara dan Iran.

"Semua pihak harus kembali ke meja negosiasi," tulis pemenang Nobel Perdamaian itu.

Ia mengkritik Washington yang enggan dan cenderung melakukan pendekatan "garis keras" dalam bernegosiasi dengan Pyongyang dan Teheran.

Secara khusus, dalam memoarnya ElBaradei mengecam keras pemerintahan Bush yang memicu perang ke Irak antara tahun 2002-2003, ketika ia dan Hans Blix, selaku tim inspeksi senjata PBB sedang melakukan pemeriksaan senjata ke Irak dan memastikan bahwa Negeri 1001 Malam itu sudah menghentikan program senjata nuklir, kimia dan senjata biologinya.

Kesimpulan tim PBB pada saat itu, antara lain, bahwa Irak membuat tabung-tabung aluminium yang didisain untuk pembuatan senjata artileri berupa roket, bukan untuk peralatan pengayaan uranium seperti yang diklaim AS. Tapi AS tetap menyebarkan berita bohong bahwa Irak melakukan pengayaan uranium untuk membuat senjata nuklir dan masih mengembangkan senjata kimia, sembari memprovokasi dunia untuk membenarkan keinginan AS menyerang Irak dengan dalih ingin menghancurkan senjata-senjata berbahaya itu.

Setelah membumihanguskan Irak, klaim AS bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal tidak pernah terbukti. Tapi ribuan rakyat Irak terlanjur menjadi korban keganasan agresi militer AS.

Dalam kasus ini, ElBaradei mendesak Pengadilan Internasional untuk melakukan penyelidikan dan menentukan apakah perang AS ke Irak ilegal. "Jika perang itu terbukti ilegal, Pengadilan Kriminal Internasional lebih lanjut harus menyelidiki apakah terjadi kejahatan perang dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perang tersebut," tukas ElBaradei.

Ia menegaskan, sebagai dunia internasional harus punya kearifan dan keberanian melakukan langkah koreksi yang diperlukan. "Untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi," tandasnya. (ln/Isc/AP)

Oposisi Menyetujui Pengunduran Diri Presiden Abdullah Saleh

Akhirnya Presiden Yaman Presiden Ali Abdullah Saleh menerima kesepakatan yang ditengahi oleh negara-negara Teluk (GCC) untuk mundur, ujar para pejabat Yaman, Sabtu lalu.

Presiden Yaman Saleh dan oposisi pada prinsipnya menyetujui kesepakatan yang merupakan dialog antara para mediator dari negara-negara Teluk (GCC) dengan Ali Abdullah Saleh.

Namun Saleh belum menandatangani perjanjian, yang akan mengatur bagaimana ia harus meninggalkan kekuasaan dalam waktu 30 hari, dan memenuhi permintaannya untuk mendapatkan kekebalan dari hukuman, termasuk orang-orang yang selama terlibat dalam pemerintahannya. Ini tidak mudah memberikan jaminan kepada Ali Abdullah Saleh bebas dari tuntuntan hukum. Jaminan yang diminta oleh Ali ini, sekarang masih dalam perundingan pihak oposisi dan mediator dari negara-negara GCC,

Karena hal itu akan membuat kemarahan rakyat Yaman, terutama keluarga mereka yang anak, saudara, dan orang tua mereka yang tewas di tangan Saleh.

Mohammed Albasha, juru bicara Kedutaan Besar Yaman di Washington, mengatakan oposisi telah menerima kesepakatan terakhir sebelum Saleh akan menandatangani.

Perjanjian itu juga menyerukan dibentuknya pemerintahan persatuan yang akan dibentuk dalam waktu tujuh hari. Media massa Yaman yang dikelola pemerintah mengutip Wakil Menteri Penerangan Abdu al-Janadi yang mengatakan bahwa krisis politik akan "memiliki solusi yang jelas untuk semua pihak, dan menyepakati bentuk negara kepada sistem demokrasi ", ujarnya.

Dia mengatakan kepada kantor berita Saba, bahwa Presiden Ali Abdullah Saleh "menyambut baik inisiatif oleh menteri luar negeri dari Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan menunjukkan kesiapan untuk menghadapinya secara positif sesuai dengan konstitusi Yaman."

Sebelumnya, kelompok oposisi terbesar di Yaman, JMP blok, menolak inisiatif Teluk karena gagal untuk menyatakan secara jelas bahwa Saleh harus mundur. Bahkan setelah menyetujui kesepakatan itu, Saleh mengecam oposisi, menuduh mereka "menerima uang kotor untuk menggulingkan pemerintah."

"Kami mempunyai komitmen mencegah pertumpahan darah, karena darah rakyat Yaman sangat berharga dan oposisi tidak dapat menyeret kita untuk membunuh satu sama lain," kata Saleh. "Perang saudara tidak hanya akan mempengaruhi Yaman, tetapi juga seluruh wilayah dan keamanan internasional", tambahnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner mengatakan ia menyadari laporan pers sekitar penerimaan Saleh atas proposal GCC dan meminta semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan, ucap Toner.(mh/aljz)

Laporan: 90% Anak-anak Palestina yang Ditahan Israel Alami Penyiksaan

Cabang Palestina dari gerakan internasional untuk membela dan melindungi anak-anak mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa kemarin (19/4) bahwa 90% dari anak-anak Palestina yang ditahan di Israel mengalami penyiksaan dengan satu model penyiksaan atau dengan model penyiksaan yang lain.

Organisasi itu mengatakan pasukan pendudukan Israel Palestina menahan lebih kurang 1.000 remaja yang usianya kurang dari 18 tahun selama tahun 2010 terutama di Yerusalem dan di daerah yang berdekatan dengan tembok pemisah.

Dikatakan bahwa pada akhir tahun 2010 sekitar 213 orang anak di bawah umur masih dalam tahanan dan jumlahnya meningkat menjadi 226 pada bulan Maret 2011.

Koordinator hukum dari pengacara organisasi itu, Iyad Misk mengatakan bahwa 700 anak-anak Palestina dari Tepi Barat menghadapi dakwaan setiap tahun di tangan otoritas pendudukan Israel setelah penahanan dan interogasi mereka.(fq/pic)

Mufti Rusia Minta "Bulan Sabit" Disertakan Sebagai Lambang Negara

Mufti Rusia Talgat Tazhudddin menginginkan gambar bulan sabit disematkan bersama gambar salib dalam lambang negara Rusia.

Dalam wawancara dengan surat kabar Rusia Moskovskiye Novosti, Tazhuddin yang juga ketua Direktorat Pusat Spiritual Muslim di Bashkira, wilayah di sebelah barat daya Rusia, mengusulkan agar lambang bulat sabit yang menjadi ikon umat Islam, diletakkan di bagian atas mahkota elang berkepala dua yang menjadi lambang nasional Rusia.

Menurut Tazhuddin, ia sudah menyampaikan idenya itu pada Presiden Dmitry Medvedev pada bulan Februari lalu dan presiden "mendengarkan dengan penuh perhatian" usulan yang diajukannya.

"Nenek moyang Muslim Rusia sudah hidup di sini selama puluhan tahun. Kami sudah menyatu dalam satu negara berdasarkan itikad mulia. Tetangga-tetangga kami sudah seperti saudara," kata Imam Tazhuddin seperti dikutip Moskovskiye Novosti.

"18 persen dari total penduduk Rusia (20 juta orang) adalah Muslim, lambang negara selayaknya secara adil menyimbolkan seluruh komunitas agama minoritas yang ada di negeri ini," tukasnya.

Bulan Februari kemarin, Tazhuddin juga menggulirkan wacana "pajak spiritual" sebagai upaya penggalangan dana guna membangun masjid-masjid dan gereja. Pajak itu dikumpulkan dari seluruh penduduk Baskhira tanpa melihat latar belakang agamanya. (ln/RIA Novosti)

Mantan Pejabat Israel Usulkan Al-Aqsha Tidak Boleh Dikendalikan Israel

Mantan pejabat keamanan Israel telah mengajukan inisiatif menyerukan pembentukan negara Palestina di perbatasan tahun 1967, dengan Al-Quds timur (Yerusalem) sebagai ibukotanya.

Para mantan pejabat, termasuk mantan kepala agen Mossad dan layanan keamanan internal Shin Bet, juga menyerukan Israel untuk menarik diri dari Dataran Tinggi Golan Suriah dalam proses selama lima tahun secara bertahap.

Dokumen dua halaman juga menyatakan bahwa al-Aqsha tidak boleh di bawah kendali Israel.

Di antara hampir 40 penandatangan dari inisiatif ini adalah mantan kepala Shin Bet Yaakov Peri dan Ami Ayalon, mantan Kepala Mossad Danny Yatom, mantan Kepala tentara Amnon Lipkin-Shahak, jenderal Amram Mitzna, mantan menteri Moshe Shahal dan Yuval Rabin, putra Perdana Menteri yang dibunuh Yitzhak Rabin.

Rencana tersebut juga mencakup pertukaran tanah yang tidak akan melebihi 7 persen dari Tepi Barat.

Rencana tersebut mengusulkan kompensasi finansial kepada para pengungsi Palestina, dan mengizinkan mereka kembali ke Palestina, dengan kesepakatan satu sama lain di atas kekecualian simbolik yang memungkinkan beberapa dari mereka kembali ke Israel.

Inisiatif yang diusulkan, dengan rincian yang diharapkan akan diterbitkan pada hari Rabu ini (6/5), telah dikirim ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu lalu.(fq/emirattribube)

Pasukan Israel Tangkap 100 Wanita Palestina di Tepi Bara

Pasukan Israel menyerbu desa Awarta di Tepi Barat utara pada hari Kamis kemarin (7/4), menangkap lebih dari 100 perempuan ketika mereka memburu para pembunuh sebuah keluarga Israel, kata pejabat setempat.

Militer juga menggunakan buldoser untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina di sebuah desa pertaniandi Tuba, suatu daerah di bawah kendali Israel, menurut pejabat keamanan Palestina.

Di Awarta, ratusan pasukan memasuki desa setelah tengah malam dan memberlakukan jam malam setelah mereka mulai mengumpulkan para wanita, dewan kepala daerah Tayis Awwad mengatakan kepada AFP.

Mereka melakukan pencarian dari rumah ke rumah sepanjang malam, katanya. Sumber-sumber keamanan Palestina membenarkan informasi yang sama.

Para wanita, beberapa di antaranya orang tua, ditempatkan di kamp dimana militer mengambil sidik jari dan sampel DNA sebelum sebagian besar dari mereka dibebaskan, kata sumber Palestina.

Otorita Palestina (PA) mengutuk tindakan Israel tersebut, jurubicara PA Ghassan Khatib menyebut kampanye Israel telah melakukan tindakan biadab terhadap rakyat Awarta."(fq/afp)

14 Warga Palestina Syahid Sejak Kamis oleh Serangan Israe

Agresi lanjutan Israel di Jalur Gaza pada Jumat malam kemarin (8/4) mengakibatkan kematian seorang anak Palestina dan seorang pejuang perlawanan yang berafiliasi dengan Brigade Al-Quds dan melukai sepuluh orang lain termasuk enam anak-anak dan seorang paramedis.

Pesawat Israel melakukan empat serangan lanjutan pada Jumat malam mengakibatkan melukai sejumlah orang; Pesawat drone israel menembakkan rudal pada sekelompok orang di dekat stasiun Khazendar mengakibatkan korban jiwa, tempat yang sama kemudian menjadi sasaran serangan lagi oleh pesawat itu.

Pesawat pendudukan Israel juga menembakkan roket ke mobil di lingkungan Radwan di utara Kota Gaza, namun penumpang mobil berhasil melarikan diri sesaat sebelum diseranng.

Brigade Al-Qassam mengumumkan kematian salah satu komandan lapangan mereka di kamp pengungsi Shati pada hari Jumat sore, yang diikuti oleh beberapa pejuang yang mengalami luka dalam serangan sebelumnya pada hari Jumat, sehingga jumlah syahid sejak Kamis menjadi 14 dan jumlah terluka setidaknya 60 orang.

Juru bicara layanan darurat, Adham Abu Selmeyyah mengatakan kepada PIC pada hari Jumat sore bahwa ada 11 orang syahid sejak Kamis, termasuk dua laki-laki tua dan seorang wanita dan putrinya. Ia juga mengatakan bahwa ada 45 warga sipil luka-luka, 10 diantaranya dalam kondisi serius.(fq/pic)