Memoar ElBaradei: Bush Pantas Diseret ke Pengadilan Internasiona

Mantan ketua IAEA Mohamed ElBaradei menuding mantan presiden AS George W. Bush dan jajaran pemerintahannya sudah melakukan "distorsi yang luar biasa" terkait perang AS di Irak. Ia menyarankan agar dilakukan penyelidikan kriminal internasional terhadap Bush dan pejabat pemerintah AS pada masa itu.

ElBaradei mengungkapkan hal tersebut dalam buku memoarnya berjudul "The Age of Deception", yang diterbitkan oleh Henry Hold and Company.

Ketua IAEA asal Mesir itu, dalam memoarnya mengungkapkan, Bush dan para pejabatnya mengklaim Irak memiliki senjata pemusnah massal, padahal IAEA dan tim inspeksi senjata PBB di Irak tidak menemukan bukti bahwa Irak memiliki senjata yang diklaim AS itu.

"Perang yang memalukan itu seharusnya tidak perlu terjadi. Perang Irak mengajarkan saya bahwa tipu muslihat yang dilakukan secara sengaja tidak terbatas pada negara-negara kecil yang diperintah oleh para diktator," tulis ElBaradei yang menjadi ketua IAEA pada tahun 1997 sampai 2009.

ElBaradei yang aktif dalam revolusi di Mesir menjatuhkan rezim Husni Mubarak beberapa waktu lalu, dalam memoar setebal 321 halaman menyampaikan kesimpulan bahwa diplomasi senjata nuklir selama dua dekade ini "bertele-tele dan membosankan" terutama terkait nuklir Korea Utara dan Iran.

"Semua pihak harus kembali ke meja negosiasi," tulis pemenang Nobel Perdamaian itu.

Ia mengkritik Washington yang enggan dan cenderung melakukan pendekatan "garis keras" dalam bernegosiasi dengan Pyongyang dan Teheran.

Secara khusus, dalam memoarnya ElBaradei mengecam keras pemerintahan Bush yang memicu perang ke Irak antara tahun 2002-2003, ketika ia dan Hans Blix, selaku tim inspeksi senjata PBB sedang melakukan pemeriksaan senjata ke Irak dan memastikan bahwa Negeri 1001 Malam itu sudah menghentikan program senjata nuklir, kimia dan senjata biologinya.

Kesimpulan tim PBB pada saat itu, antara lain, bahwa Irak membuat tabung-tabung aluminium yang didisain untuk pembuatan senjata artileri berupa roket, bukan untuk peralatan pengayaan uranium seperti yang diklaim AS. Tapi AS tetap menyebarkan berita bohong bahwa Irak melakukan pengayaan uranium untuk membuat senjata nuklir dan masih mengembangkan senjata kimia, sembari memprovokasi dunia untuk membenarkan keinginan AS menyerang Irak dengan dalih ingin menghancurkan senjata-senjata berbahaya itu.

Setelah membumihanguskan Irak, klaim AS bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal tidak pernah terbukti. Tapi ribuan rakyat Irak terlanjur menjadi korban keganasan agresi militer AS.

Dalam kasus ini, ElBaradei mendesak Pengadilan Internasional untuk melakukan penyelidikan dan menentukan apakah perang AS ke Irak ilegal. "Jika perang itu terbukti ilegal, Pengadilan Kriminal Internasional lebih lanjut harus menyelidiki apakah terjadi kejahatan perang dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perang tersebut," tukas ElBaradei.

Ia menegaskan, sebagai dunia internasional harus punya kearifan dan keberanian melakukan langkah koreksi yang diperlukan. "Untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi," tandasnya. (ln/Isc/AP)

Oposisi Menyetujui Pengunduran Diri Presiden Abdullah Saleh

Akhirnya Presiden Yaman Presiden Ali Abdullah Saleh menerima kesepakatan yang ditengahi oleh negara-negara Teluk (GCC) untuk mundur, ujar para pejabat Yaman, Sabtu lalu.

Presiden Yaman Saleh dan oposisi pada prinsipnya menyetujui kesepakatan yang merupakan dialog antara para mediator dari negara-negara Teluk (GCC) dengan Ali Abdullah Saleh.

Namun Saleh belum menandatangani perjanjian, yang akan mengatur bagaimana ia harus meninggalkan kekuasaan dalam waktu 30 hari, dan memenuhi permintaannya untuk mendapatkan kekebalan dari hukuman, termasuk orang-orang yang selama terlibat dalam pemerintahannya. Ini tidak mudah memberikan jaminan kepada Ali Abdullah Saleh bebas dari tuntuntan hukum. Jaminan yang diminta oleh Ali ini, sekarang masih dalam perundingan pihak oposisi dan mediator dari negara-negara GCC,

Karena hal itu akan membuat kemarahan rakyat Yaman, terutama keluarga mereka yang anak, saudara, dan orang tua mereka yang tewas di tangan Saleh.

Mohammed Albasha, juru bicara Kedutaan Besar Yaman di Washington, mengatakan oposisi telah menerima kesepakatan terakhir sebelum Saleh akan menandatangani.

Perjanjian itu juga menyerukan dibentuknya pemerintahan persatuan yang akan dibentuk dalam waktu tujuh hari. Media massa Yaman yang dikelola pemerintah mengutip Wakil Menteri Penerangan Abdu al-Janadi yang mengatakan bahwa krisis politik akan "memiliki solusi yang jelas untuk semua pihak, dan menyepakati bentuk negara kepada sistem demokrasi ", ujarnya.

Dia mengatakan kepada kantor berita Saba, bahwa Presiden Ali Abdullah Saleh "menyambut baik inisiatif oleh menteri luar negeri dari Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan menunjukkan kesiapan untuk menghadapinya secara positif sesuai dengan konstitusi Yaman."

Sebelumnya, kelompok oposisi terbesar di Yaman, JMP blok, menolak inisiatif Teluk karena gagal untuk menyatakan secara jelas bahwa Saleh harus mundur. Bahkan setelah menyetujui kesepakatan itu, Saleh mengecam oposisi, menuduh mereka "menerima uang kotor untuk menggulingkan pemerintah."

"Kami mempunyai komitmen mencegah pertumpahan darah, karena darah rakyat Yaman sangat berharga dan oposisi tidak dapat menyeret kita untuk membunuh satu sama lain," kata Saleh. "Perang saudara tidak hanya akan mempengaruhi Yaman, tetapi juga seluruh wilayah dan keamanan internasional", tambahnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner mengatakan ia menyadari laporan pers sekitar penerimaan Saleh atas proposal GCC dan meminta semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan, ucap Toner.(mh/aljz)

Laporan: 90% Anak-anak Palestina yang Ditahan Israel Alami Penyiksaan

Cabang Palestina dari gerakan internasional untuk membela dan melindungi anak-anak mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa kemarin (19/4) bahwa 90% dari anak-anak Palestina yang ditahan di Israel mengalami penyiksaan dengan satu model penyiksaan atau dengan model penyiksaan yang lain.

Organisasi itu mengatakan pasukan pendudukan Israel Palestina menahan lebih kurang 1.000 remaja yang usianya kurang dari 18 tahun selama tahun 2010 terutama di Yerusalem dan di daerah yang berdekatan dengan tembok pemisah.

Dikatakan bahwa pada akhir tahun 2010 sekitar 213 orang anak di bawah umur masih dalam tahanan dan jumlahnya meningkat menjadi 226 pada bulan Maret 2011.

Koordinator hukum dari pengacara organisasi itu, Iyad Misk mengatakan bahwa 700 anak-anak Palestina dari Tepi Barat menghadapi dakwaan setiap tahun di tangan otoritas pendudukan Israel setelah penahanan dan interogasi mereka.(fq/pic)

Mufti Rusia Minta "Bulan Sabit" Disertakan Sebagai Lambang Negara

Mufti Rusia Talgat Tazhudddin menginginkan gambar bulan sabit disematkan bersama gambar salib dalam lambang negara Rusia.

Dalam wawancara dengan surat kabar Rusia Moskovskiye Novosti, Tazhuddin yang juga ketua Direktorat Pusat Spiritual Muslim di Bashkira, wilayah di sebelah barat daya Rusia, mengusulkan agar lambang bulat sabit yang menjadi ikon umat Islam, diletakkan di bagian atas mahkota elang berkepala dua yang menjadi lambang nasional Rusia.

Menurut Tazhuddin, ia sudah menyampaikan idenya itu pada Presiden Dmitry Medvedev pada bulan Februari lalu dan presiden "mendengarkan dengan penuh perhatian" usulan yang diajukannya.

"Nenek moyang Muslim Rusia sudah hidup di sini selama puluhan tahun. Kami sudah menyatu dalam satu negara berdasarkan itikad mulia. Tetangga-tetangga kami sudah seperti saudara," kata Imam Tazhuddin seperti dikutip Moskovskiye Novosti.

"18 persen dari total penduduk Rusia (20 juta orang) adalah Muslim, lambang negara selayaknya secara adil menyimbolkan seluruh komunitas agama minoritas yang ada di negeri ini," tukasnya.

Bulan Februari kemarin, Tazhuddin juga menggulirkan wacana "pajak spiritual" sebagai upaya penggalangan dana guna membangun masjid-masjid dan gereja. Pajak itu dikumpulkan dari seluruh penduduk Baskhira tanpa melihat latar belakang agamanya. (ln/RIA Novosti)

Mantan Pejabat Israel Usulkan Al-Aqsha Tidak Boleh Dikendalikan Israel

Mantan pejabat keamanan Israel telah mengajukan inisiatif menyerukan pembentukan negara Palestina di perbatasan tahun 1967, dengan Al-Quds timur (Yerusalem) sebagai ibukotanya.

Para mantan pejabat, termasuk mantan kepala agen Mossad dan layanan keamanan internal Shin Bet, juga menyerukan Israel untuk menarik diri dari Dataran Tinggi Golan Suriah dalam proses selama lima tahun secara bertahap.

Dokumen dua halaman juga menyatakan bahwa al-Aqsha tidak boleh di bawah kendali Israel.

Di antara hampir 40 penandatangan dari inisiatif ini adalah mantan kepala Shin Bet Yaakov Peri dan Ami Ayalon, mantan Kepala Mossad Danny Yatom, mantan Kepala tentara Amnon Lipkin-Shahak, jenderal Amram Mitzna, mantan menteri Moshe Shahal dan Yuval Rabin, putra Perdana Menteri yang dibunuh Yitzhak Rabin.

Rencana tersebut juga mencakup pertukaran tanah yang tidak akan melebihi 7 persen dari Tepi Barat.

Rencana tersebut mengusulkan kompensasi finansial kepada para pengungsi Palestina, dan mengizinkan mereka kembali ke Palestina, dengan kesepakatan satu sama lain di atas kekecualian simbolik yang memungkinkan beberapa dari mereka kembali ke Israel.

Inisiatif yang diusulkan, dengan rincian yang diharapkan akan diterbitkan pada hari Rabu ini (6/5), telah dikirim ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu lalu.(fq/emirattribube)

Pasukan Israel Tangkap 100 Wanita Palestina di Tepi Bara

Pasukan Israel menyerbu desa Awarta di Tepi Barat utara pada hari Kamis kemarin (7/4), menangkap lebih dari 100 perempuan ketika mereka memburu para pembunuh sebuah keluarga Israel, kata pejabat setempat.

Militer juga menggunakan buldoser untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina di sebuah desa pertaniandi Tuba, suatu daerah di bawah kendali Israel, menurut pejabat keamanan Palestina.

Di Awarta, ratusan pasukan memasuki desa setelah tengah malam dan memberlakukan jam malam setelah mereka mulai mengumpulkan para wanita, dewan kepala daerah Tayis Awwad mengatakan kepada AFP.

Mereka melakukan pencarian dari rumah ke rumah sepanjang malam, katanya. Sumber-sumber keamanan Palestina membenarkan informasi yang sama.

Para wanita, beberapa di antaranya orang tua, ditempatkan di kamp dimana militer mengambil sidik jari dan sampel DNA sebelum sebagian besar dari mereka dibebaskan, kata sumber Palestina.

Otorita Palestina (PA) mengutuk tindakan Israel tersebut, jurubicara PA Ghassan Khatib menyebut kampanye Israel telah melakukan tindakan biadab terhadap rakyat Awarta."(fq/afp)

14 Warga Palestina Syahid Sejak Kamis oleh Serangan Israe

Agresi lanjutan Israel di Jalur Gaza pada Jumat malam kemarin (8/4) mengakibatkan kematian seorang anak Palestina dan seorang pejuang perlawanan yang berafiliasi dengan Brigade Al-Quds dan melukai sepuluh orang lain termasuk enam anak-anak dan seorang paramedis.

Pesawat Israel melakukan empat serangan lanjutan pada Jumat malam mengakibatkan melukai sejumlah orang; Pesawat drone israel menembakkan rudal pada sekelompok orang di dekat stasiun Khazendar mengakibatkan korban jiwa, tempat yang sama kemudian menjadi sasaran serangan lagi oleh pesawat itu.

Pesawat pendudukan Israel juga menembakkan roket ke mobil di lingkungan Radwan di utara Kota Gaza, namun penumpang mobil berhasil melarikan diri sesaat sebelum diseranng.

Brigade Al-Qassam mengumumkan kematian salah satu komandan lapangan mereka di kamp pengungsi Shati pada hari Jumat sore, yang diikuti oleh beberapa pejuang yang mengalami luka dalam serangan sebelumnya pada hari Jumat, sehingga jumlah syahid sejak Kamis menjadi 14 dan jumlah terluka setidaknya 60 orang.

Juru bicara layanan darurat, Adham Abu Selmeyyah mengatakan kepada PIC pada hari Jumat sore bahwa ada 11 orang syahid sejak Kamis, termasuk dua laki-laki tua dan seorang wanita dan putrinya. Ia juga mengatakan bahwa ada 45 warga sipil luka-luka, 10 diantaranya dalam kondisi serius.(fq/pic)